Ketentuan Pidana Lalu Lintas

Perkembangan dunia modifikasi memang sangat menggairahkan, terlebih melakukan modifikasi untuk mendukung kegiatan sehari hari. Biasanya modifikasi seperti itu dilakukan untuk menunjang kebutuhhan dalam berkendara. Seperti misalnya menambahkan kereta samping (sespan) yang biasa ditempelkan pada motor besar dan Vespa. Memang unik dan muatan jadi lebih banyak. Tapi apakah demikian adanya? Satu lagi untuk menunjang angkutan yang lebih mudah mobilisasinya, ditempelkanlah kereta barang dibagian belakang, sudah benarkah ini? Bagaimana dengan peraturan lalu lintas?

Untuk memenuhi persyaratan dalam berlalulintas maka pemerintah mengeluarkan UU yang mengatur tentang modifikasi dan perubahan peruntukan kendaraan. seperti pada pasal 12 ayat 2, UU No. 14 Tahun 1992, "Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan." hal ini menunjukan bahwa pemerintah sangat perduli dengan kondisi lalu lintas dan pengemudinya. Mengingat bahwa keselamatan dan keamanan berlalu lintas harus tetap di hormati dan ditaati oleh setiap pemilik kendaraan.

Jika memang, biker ingin merubah bentuk motor atau menambahkan komponen motor perlu diperhatikan kegunaan dan manfaatnya, agar tidak merugikan pengendara lain. Memang untuk menambahkan sesuatu mudah dan menjadi sebuah prestise bagi setiap pemilik sepeda motor. menambah komponen dalam hal ini adalah seperti menambahkan kereta samping (sespan) sering kita lihat pada Vespa dan motor motor besar. Kenapa? Karena sesungguhnya sepeda motor yang diperbolehkan dengan dua roda jika kita menambahkan kereta samping maka rodanya bertambah menjadi tiga. demikian juga dengan motor motor yang menambahkan kereta barang di bagian belakang, hal ini juga merubah jenis dan fungsinya. Jadi, kalau mau melakukan penambahan pada sepeda motor perlu diperhatikan UU yang berlaku.

Jika tidak, artinya biker melanggar aturan, biker akan berhadapan dengan ketentuan pidana pada pasal Pasal 55, UU No. 14 Tahun 1992, "Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan peruntukan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)". Jadi, biker perlu hati hati untuk melakukan penambahan komponen.

Sekali lagi penulis menyarankan untuk lebih memahami UU lalu lintas, ketimbang menjaga prestise dalam berkendara. Semoga tulisan ini bermanfaat...........

Foto Kiriman dari 'adi' Bagol